Logo
images

PANDUAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA / FORMATUR DPP INKINDO NTT

PANDUAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN                                                                                                                 KETUA / FORMATUR DPP INKINDO NTT                                                                                                                                 MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2022

(Disusun oleh Panitia Pemilihan Musprov IX INKINDO NTT 2018)

 

BAB I                                                                                                                        PENDAHULUAN

Panduan pencalonan dan pemilihan Ketua DPP Inkindo NTT masa bakti tahun 2018-2022 disusun berdasarkan AD/ART Inkindo perubahan kedua belas hasil Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Palu – Sulawesi Tengah, yang disyahkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Panduan ini dibuat oleh Panitia Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo masa bakti tahun 2018-2022 (Panlih), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP Inkindo NTT Nomor : 09/SK.DPP/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.

Proses pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT dilakukan dengan cara langsung, bebas dan rahasia melalui 2 (dua) tahap yaitu :

  1. Tahap pertama : Pencalonan
  2. Tahap Kedua : Pemilihan

Alur Proses pencalonan dan pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT digambarkan seperti dalam Lampiran – 1.

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang dilakukan sebelum Musyarah Provinsi Inkindo NTT Tahun 2018 diselenggarakan, untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama calon Ketua/Formatur dengan suara terbanyak, dilakukan oleh anggota yang berhak memilih, dari daftar nama yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Setiap Bakal Calon Ketua harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan melalui suatu pernyataan tertulis. Formulir pernyataan kesediaan Bakal Calon beserta kelengkapannya sesuai lampiran – 2 dan lampiran - 3.

Setiap Anggota, yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan seseorang untuk menjadi Bakal Calon Ketua DPP Inkindo NTT dan sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. Jadwal kerja Panitia Pemilihan disajikan pada Lampiran - 4.

Tahapan Pemilihan adalah tahapan yang dilakukan Peserta pada saat Musyawarah Provinsi Inkindo NTT Tahun 2018 diselenggarakan, untuk menghasilkan seorang Ketua DPP Inkindo NTT selaku Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur, yang dilakukan secara langsung oleh anggota dipimpin oleh Panitia Pemilihan.

Tata cara pemilihan yang diatur oleh Panitia Pemilihan harus :

  1. Menjamin tingkat kerahasiaan surat suara pemilih.
  2. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dimasukkan atau dikirimkan telah diterima oleh Panitia Pemilihan.
  3. Dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.
  4. Memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim surat suara.

 

Tata cara pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo yang digunakan dalam Musprov IX Inkindo NTT tahun 2018, mulai tahap pencalonan sampai pemilihan dilakukan secara langsung dengan menggunakan Sistem Manual. 

 

 

BAB II                                                                                                                                          DASAR HUKUM

Dasar hukum Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT masa bakti 2018 – 2022, yang dimulai sejak tahap pencalonan sampai dengan penetapan Ketua/Formatur terpilih, serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung adalah sebagai berikut :

  1. Anggaran Dasar
  2. Bab VII Pasal 12          huruf a

Pasal 13          Ayat (1) huruf e dan f

  1. Bab IX Pasal 22          Ayat (1), (7), dan (8)
  2. Bab XI Pasal 36          huruf a

Pasal 37          Ayat (1)

  1. Bab XII Pasal 43          Ayat (1) huruf e

 

  1. Anggaran Rumah Tangga
  2. Bab III Pasal 9            Ayat (1), (2), (4) dan (6)

Pasal 10          huruf d

Pasal 11

Pasal 14          Ayat (1) dan (2)

  1. Bab V Pasal 21          Ayat (8), (9) dan (10)
  2. Bab VII Pasal 34          Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9)

Pasal 35          huruf a, b, c, d dan e

Pasal 36          huruf a, b, c dan d

Pasal 39         

  1. Bab VIII Pasal 50          Ayat (1) dan (2)

Pasal 51          Ayat (1), dan (2)

 

  1. Peraturan Organisasi Turunan AD/ART Inkindo 2016
  2. 13/TAP.DPN/VII/2017
  3. 24/TAP.DPN/VII/2017
  4. 25/TAP.DPN/VII/2017

 

  1. Ketetapan Dewan Pengurus Provinsi Inkindo NTT No. 09/SK.DPP/II/2018 tanggal 07 Februari tentang Waktu, Tempat Penyelenggaraan dan Kepanitiaan Musprov Inkindo NTT Tahun 2018.

 

BAB III                                                                                                                              PANITIA PEMILIHAN

Panitia Pemilihan (Panlih) adalah pribadi sebagai wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPP Inkindo NTT dan ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan DPP Inkindo NTT, yang personalianya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan beberapa lainnya yang jumlah keseluruhan Anggota Panitia Pemilihan berupa gasal. Beberapa Anggota lainnya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota dari DKP atau DPOP. Anggota Panitia Pemilihan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Formatur.

Panitia Pemilihan (Panlih) bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT masa bakti tahun 2018 – 2022 yang mencakup penyiapan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT masa bakti tahun 2018 – 2022, sampai dengan terpilihnya Ketua/Formatur Inkindo NTT masa bakti 2018 – 2022.

Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan (Panlih) dibantu oleh Setprov DPP Inkindo NTT.

Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan Panitia Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT masa bakti 2018 -2022 akan dibebankan kepada APBO DPP Inkindo NTT tahun 2018.

Panitia Pemilihan (Panlih) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada DPP Inkindo NTT masa bakti 2018 - 2022.

Panitia Pemilihan (Panlih) sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Provinsi Inkindo NTT tahun 2018.

Panitia Pemilihan (Panlih) menyusun Tata Cara pemilihan dengan jelas dan tertulis sebelum dimulainya proses pencalonan dan pemilihan, dalam bentuk Panduan Pencalonan dan Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo masa bakti 2018 - 2022.

 

BAB IV                                                                                                                                  SYARAT DAN KRITERIA

  1. Syarat dan Kriteria Calon Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT

Syarat Calon Ketua DPP Inkindo NTT mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Inkindo Bab V Pasal 21 Ayat 8 sampai 10 yaitu :

  1. Wakil Anggota Penuh atau wakil pengganti Anggota Penuh yang tidak kehilangan hak untuk dipilih dan memilih;
  2. Dalam waktu yang bersamaan, tidak boleh memegang rangkap kepengurusan pada Dewan Pimpinan Nasional Harian;
  3. Pernah menjadi Dewan Pengurus Propinsi Harian Inkindo NTT dan atau Ketua Dewan Pengurus Propinsi Inkindo NTT;
  4. Lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal S1 (Strata Satu) atau yang sederajat; memiliki integritas, kompetensi, wawasan luas, dan tanggung jawab moral;
  5. Menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.

Selain itu, kriteria Calon Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT juga mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Inkindo Bab VII Pasal 34 Ayat 4 yaitu tidak menjadi anggota Panitia Pemilihan. Meskipun Ketetapan DPN No. 25/TAP.DPN/VII/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo Peraturan menyebutkan bahwa Bilamana seorang panlih telah menyatakan kesediaannya menjadi bakal calon Ketua/Formatur DPP Inkindo, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panlih. Namun karena hirarki Anggaran Rumah Tangga lebih tinggi daripada Peraturan Organisasi, maka Pasal 34 ART Ayat 4 yang berbunyi, Anggota panitia pemilihan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Formatur, menjadi syarat yang harus dipedomani.

 

  1. Syarat dan Kriteria Anggota untuk dapat mencalonkan dan memilih Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT

Persyaratan anggota penuh dan anggota terbatas Inkindo mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9 yaitu :

  1. Badan Usaha jasa konsultan yang melakukan usahanya hanya dalam bidang jasa konsultansi;
  2. Badan Usaha jasa konsultan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
  3. Menaati semua ketentuan tentang persyaratan berusaha sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
  4. Penanggung jawab perusahaan Anggota adalah lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal sarjana (strata satu) atau sederajat, kecuali perusahaan Anggota yang didirikan sebelum tanggal 25 September 2003 sepanjang belum dilakukan penggantian penanggung jawab perusahaan;
  5. Mengajukan permohonan menjadi Anggota serta memenuhi peraturan organisasi;
  6. Keanggotaan ditetapkan sesuai dengan domisili resmi Anggota yang bersangkutan;
  7. Wajib mengikuti penataran Kode Etik Inkindo selambat-lambatnya pada akhir tahun pertama keanggotaannya.

Representasi Anggota meliputi :

  1. Setiap Anggota diwakili oleh penanggung jawab perusahaan selaku wakil Anggota;
  2. Apabila wakil Anggota berhalangan dapat ditunjuk wakil pengganti Anggota yaitu pengurus lain yang tertera dalam akta perusahaan;
  3. Komisaris tidak dapat bertindak selaku wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota.

 

Tidak kehilangan hak memilih akibat :

  1. Menunggak iuran anggota maksimal 2 (dua) tahun berjalan;
  2. Melanggar kode etik kategori sedang.

 

BAB V                                                                                                                                  TAHAP PENCALONAN

Adalah tahap untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama untuk Calon Ketua atau Formatur dengan suara terbanyak, dilakukan oleh anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat provinsi, dari Daftar Nama yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh panitia pemilihan tingkat provinsi.

 

Untuk melaksanakan tahap pencalonan ini ditempuh cara sebagai berikut :

 

  1. Panitia Pemilihan melakukan proses verifikasi dan validasi daftar bakal calon dan daftar anggota dari DPP (setprov).
  2. Panitia Pemilihan minta kesediaan bakal calon yang lulus proses verifikasi dan validasi.
  3. Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tetap Ketua/Formatur.
  4. Panitia Pemilihan mengedarkan Formulir Pencalonan yang berisi Daftar Nama Bakal Calon yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan kepada anggota yang berhak memilih untuk diisi.
  5. Anggota yang berhak memilih mengisi Formulir Pencalonan dengan memilih 1 (satu) nama Bakal Calon dari yang ada dalam daftar nama itu untuk diajukan menjadi Calon Ketua/Formatur.
  6. Anggota yang berhak memilih mengembalikan Formulir Pencalonan kepada Panitia Pemilihan, dengan menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan.
  7. Panitia Pemilihan melakukan perhitungan/rekapitulasi nama-nama yang diajukan menjadi Calon Ketua/Formatur.
  8. Bakal Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan sebanyak-banyaknya kelima ditetapkan sebagai Calon Ketua/Formatur.
  9. Urutan Pengambilan Nomor Urut Calon disesuaikan dengan tata urutan alphabet nama calon ketua /Formatur.
  10. Nama-nama calon dan nomor urut calon yang sudah definitif, disampaikan secara resmi ke seluruh anggota untuk diketahui.

 

BAB VI                                                                                                                                    TAHAP PEMILIHAN PADA SAAT MUSPROV

Adalah tahap untuk menghasilkan 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengurus Provinsi selaku Ketua Formatur, dan 2 (dua) orang Anggota Formatur yang dilakukan dalam sidang Musprov IX.

 

Apabila jumlah yang dimaksud tidak terpenuhi, maka yang mempunyai suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPP sekaligus selaku Ketua Formatur dan berhak menyusun kepengurusan secara langsung dibantu oleh anggota Formatur untuk disampaikan dalam Musprov IX.

 

Apabila tahap pemilihan ini hanya menghasilkan 1 (satu) orang Formatur, maka 1 (satu) orang Formatur tersebut ditetapkan sebagai Ketua DPP sekaligus selaku Formatur tunggal dan berhak menyusun kepengurusan secara langsung untuk disampaikan dalam Musprov IX.

Apabila terjadi jumlah suara sama untuk calon Ketua/Formatur, maka diulang khusus yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang Musyawarah Provinsi dipimpin oleh Panitia Pemilihan. Tahap Pemilihan dilakukan setelah sidang Musyawarah Provinsi menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi.

Tata Cara Pemilihan :

  1. Panitia Pemilihan mengedarkan absensi kepada seluruh anggota yang hadir pada Musprov IX;
  2. Panitia Pemilihan mengecek absensi anggota, termasuk kelengkapan wakil pengganti anggota;
  3. Anggota yang memenuhi syarat, dipanggil satu per satu sesuai nomor absensi untuk mengambil surat suara, Contoh surat suara sebagaimana dalam lampiran – 5;
  4. Surat suara yang sudah ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Panmil, dibawa ke tempat pencoblosan oleh anggota yang sudah dipanggil;
  5. Surat suara yang sudah dicoblos, dilipat kembali dan dimasukkan ke kotak suara yang sudah disediakan;
  6. Setelah semua pencoblosan selesai, panitia pemilihan dibantu dengan 2 (dua) orang saksi melakukan pengecekan jumlah anggota yang mencoblos dengan jumlah surat suara yang masuk;
  7. Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang saksi melakukan penghitungan suara, sekaligus mengecek keabsahan surat suara;
  8. Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.

Surat suara sah apabila :

  1. Ditanda tangani Panitia Pemilihan (Ketua dan Sekretaris)
  2. Ada tanda mencoblos pada salah satu foto calon/nomor urut calon/nama calon
  3. Tidak ada tanda-tanda lain selain tanda coblosan pada surat suara

 

BAB VII                                                                                                               KETUA/FORMATUR

Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT terpilih selaku Ketua Formatur dan dibantu oleh anggota Formatur dalam rapat Formatur wajib dan berwenang penuh untuk menyusun :

  1. Dewan Pengurus Provinsi Harian Inkindo NTT terdiri dari Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua, Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris, Bendahara dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara.
  2. Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Inkindo NTT.
  3. Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi Inkindo NTT.

Anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi pengurus DPP.

Hasil Rapat Formatur pada butir 1 di atas selanjutnya disyahkan dengan Ketetapan Musyawarah Provinsi tahun 2018 oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi.

 

BAB VIII                                                                                                                      KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tercakup di dalam Panduan pencalonan dan Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT masa bakti tahun 2018 – 2022 ini, akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Panitia Pemilihan (Panlih) berdasarkan masukan-masukan yang sesuai dengan ketentuan dan jiwa AD/ART Inkindo dan/atau Ketetapan dan/atau Keputusan DPP Inkindo.

 

Kupang,  15 Pebruari 2018

 

Panitia Pemilihan Ketua/Formatur DPP Inkindo NTT                                                         Masa Bakti Tahun 2018 – 2022

 

 

 

Ir. Mutakim                                                              Hironimus M. Turut, S.ST, MM                                            Ketua                                                                         Sekretaris

 

Anggota :

Ir. Yeheskial Lanoe

Betiyana Kan Dappa, ST

Kamil Juventius

 

 

JADWAL PEMILIHAN

 

I

Tahap Pencalonan

Tahap pencalonan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Ketua DPP/Formatur

 

1

Panlih menyusun Panduan dan Jadwal Kerja Panitia Pemilihan

Rabu s/d Kamis

14 s/d 15 Pebruari 2018

2

Panlih melakukan proses verifikasi dan validasi data bakal calon dan data anggota

Senin s/d Rabu

19 s/d 21 Pebruari 2018

3

Panlih mengirimkan surat permintaan kesediaan bakal calon untuk dicalonkan

Kamis s/d Minggu

22 s/d 25 Pebruari 2018

4

Bakal calon yang sudah diverifikasi memasukkan surat kesediaan bakal calon untuk dicalonkan

Kamis s/d Rabu

22 Peb s/d 7 Mar 2018

5

Panlih menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat untuk dicalonkan

Kamis

8 Maret 2018

6

Panlih mengirimkan formulir pencalonan ke seluruh anggota yang memenuhi syarat

Jum’at s/d Minggu

9 s/d 18 Maret 2018

7

Anggota memilih 1 (satu) nama dari daftar bakal calon pada formulir pencalonan

Jum’at s/d Rabu

9 s/d 21 Maret 2018

8

Anggota mengirimkan kembali formulir pencalonan kepada panlih

Jum’at s/d Sabtu

9 s/d 24 Maret 2018

9

Panlih mengevaluasi formulir pencalonan yang dikirim anggota ke Panlih

Senin s/d Rabu

26 s/d 28 Maret 2018

10

Panlih menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon yang akan dipilih pada saat Musyawarah Provinsi IX Inkindo NTT

Rabu

28 Maret 2018

11

Penentuan nomor urut calon Ketua/Formatur

Selasa

3 April 2018

12

Panlih menyampaikan surat pemberitahuan Calon Ketua/Formatur ke anggota

Rabu s/d Jum’at

4 s/d 6 April 2018

13

Calon Ketua/Formatur diundang untuk Press Conference

 

 

 

Jum’at

11 Mei 2018

II.

Tahap Pemilihan

Tahap memilih 1 (satu) orang Ketua DPP merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota formatur

 

1

Pembukaan sidang pemilihan

Sabtu

12 Mei 2018

2

Pembacaan surat keputusan tentang calon Ketua DPP

Sabtu

12 Mei 2018

3

Penyampaian Visi, Misi Calon Ketua DPP

Sabtu

12 Mei 2018

4

Pemilihan Ketua DPP

Sabtu

12 Mei 2018

5

Penetapan hasil pemilihan

Sabtu

12 Mei 2018

6

Penutupan sidang Pemilihan

Sabtu

12 Mei 2018

 


TAG

Tinggalkan Komentar